Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah

      Lembaga keuangan syari'ah memang sedang dikembangkan hingga saat ini, beruntung untuk teman-teman yang bisa mempelajarinya, namun sebelum itu, apakah kalian tahu mengenai sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah dan lembaga-lembaga pendukung bank syari’ah di tingkat internasional. Let's read about that!.

 Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah

      Al-Qur’an tidak secara spesifik membicarakan bentuk lembaga keuangan, namun lebih berkaitan dengan akhlak/ etika yang berkaitan dengan masalah keuangan. Lembaga keuangan syari’ah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah mendirikan Baitulmal saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. Pada masa Khulafaurrasyidin, Baitulmal berkembang dalam hal jumlah kekayaan, kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewan-dewan, selanjutnya pada Dinasti Abasiyah fungsi Baitulmal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter, hingga pada runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki nama Baitulmal tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan fiskal dan moneter negara.

Lembaga Keuangan Syari’ah Modern

      Pada tahun 1963 di Desa Mit Ghamr di wilayah Mesir dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan bernama Mit Ghamr Saving Bank atau biasa disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar, lembaga keuangan tersebut sangat sukses menjalankan fungsinya baik penghimpunan maupun penyaluran dana, karena dalam operasionalnya Mit Ghamr Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung, bank ini melakukan investasi dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung. Pada tahun 1973 negara berpenduduk Muslim mendirikan Islamic Development Bank (IDB) dan mulai beroprasi pada tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah, setelah IDB beroprasi, berbagai bank syari’ah tumbuh dan berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Lembaga-Lembaga Pendukung Bank Syari’ah di Tingkat Internasional

1.    Islamic Development Bank

      Islamic Development Bank merupakan lembaga keuangan Internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara Muslim di Jeddah pada tahun 1973, tujuannya adalah untuk mendorong kemajuan pembangunan ekonomi, sosial negara-negara anggota dan komunitas Muslim berdasarkan prinsip syari’ah Islam. Dukungan IDB yang paling besar terhadap perkembangan perbankan syari’ah adalah memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan (R&D) dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam. Tidak hanya itu IDB juga menyertakan modal dan kepemilikan saham.

2.    Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

      AAOIFI merupakan lembaga Internasional yang bersifat otonom dan non profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syari’ah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. AAOIFI didirikan pada 27 Maret 1991 di Bahrain, pendiriannya dilatar belakangi oleh tidak memadainya standar akuntansi internasional yang ada selama ini dalam memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syari’ah dunia.

3.    International Islamic Financial Market (IIFM)

      IIFM merupakan lembaga Internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syari’ah secara global dan selanjutnya diharap dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrument keuangan syari’ah global. Keberadaan IIFM telah dimanfaatkan oleh berbagai negara dan lembaga keuangan syari’ah dalam hal perencanaan produk serta bantuan teknis dan konsultatif hingga produk keuangannya dapat diperdagangkan dipasar modal maupun pasar uang.

4.    Islamic Financial Services Board (IFSB)

      IFSB merupakan lembaga Internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industry jasa keuangan syari’ah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. IFSB didirikan pada 3 November 2002, produk yang dihasilkan oleh IFSB adalah standar yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga anggota dalam menyusun peraturan di wilayah otoritasnya masing-masing.